1. DAKWAAN

--------- Bahwa terdakwa ARDIANSYAH Bin ABDULAH pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2025 sekira pukul 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2025 bertempat di Jalan Negara Ampah – Muara Teweh, Depan Pos Polisi, Desa Bantai Bambure RT. 011 RW. 002, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah  atau setidak-tidaknya termasuk  dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, yang dengan sengaja, mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu, yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, yang dilakukan  dengan cara : ----------------------------------------

• Bahwa pada awalnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Alamat Jalan Jermani Husin RT. 001, Desa Pelanjungan Sari, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2025 sekira pukul 09.00 WIB untuk menuju Kecamatan Lahei (Kampung Juju Baru) Kabupaten Barito Utara yang merupakan lokasi muat kayu olahan tersebut selanjutnya sesampainya di Kecamatan Lahei (Kampung Juju Baru) Kabupaten Barito Utara sekira pukul 21.00 WIB kemudian Terdakwa menemui pemilik kayu yang tidak Terdakwa ketahui namanya dilokasi muat kayu olahan yang berada di dalam hutan kemudian Terdakwa menyampaikan kepadanya apakah ada kayu olahan yang siap dimuat dan dijawabnya ada dan setelah adanya kecocokan harga beli kayi olahan tersebut langsung dimuat oleh pemilik kayu tersebut dan lokasi pengambilan kayu olahan tersebut berbeda – beda tempatnya namun masih didalam wilayah Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara menyesuaikan jenis dan ukuran kayu olahan tersebut, setelah Terdakwa melakukan pembayaran dan sudah dimuat dalam pickup tersebut sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa berangkat bersama dengan istri yang menemani selama dalam perjalanan kemudian sesampainya di Bantai Bambure tepatnya didepan Pos Polisi Bantai Bambure pada keesokan harinya hari Rabu tanggal 29 Oktober 2025 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang yang mengaku dari petugas Kepolisian Polres Barito Selatan dengan menunukkan surat tugas dan menanyakan kepada Terdakwa apa muatan dari mobil Pickup yang Terdakwa kemudikan, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan petugas kepolisian melakukan pengecekan muatan pickup dan Terdakwa sampaikan bahwa membawa kayu olahan jenis sintuk kemudian ditanyai apakah membawa dokumen perijinan pengangkutan kayu olahan kemudian Terdakwa menjawab tidak ada dokumen perijinan pegangkutan kayu olahan selanjutnya Terdakwa dan mobil pickup diamankan ke Kepolisian Polres Barito Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. ---------------------------------------------------------------------
• Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ARDIANSYAH beserta Alat Bukti Surat yaitu hasil pengukuran oleh pegawai pada Kantor Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah X Palangka Raya yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 03 November 2025 di halaman Mako Sabhara Polres Barsel dengan hasil pengukuran dan perhitungan kayu hasil olahan kayu berupa sawn timber (kayu gergajian) sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) keping dengan volume 2,8430 M?3; (dua koma delapan empat tiga nol) meter kubik. Yang diangkut dengan Mobil Pick Up, Merk Mitsubishi Colt L300 Warna Hitam Nopol DA 9106 GD, yang hasilnya yaitu sebagai berikut :

Terhadap barang yang dilakukan penghitungan dan pengukuran kayu tersebut adalah Jenis kayu ulin (kelompok kayu indah) berjumlah 120 (seratus dua puluh) keping dengan volume 1,1200 M?3;. Jenis kayu kapur (Kelompok Meranti) berjumlah 107 (seratus tujuh) keping dengan volume 1,7140 M?3;. Yang mana hasil pengukuran dituangkan dalam Berita Acara Pengukuran (DUK) sebagaimana terlampir adalah benar sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah dalam Undang - Undang RI No. 11 Tahun 2020, Tentang cipta kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang RI No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang RI No 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang - Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang bahwa barang yang diangkut merupakan salah satu hasil hutan kayu jenis meranti dan kayu jenis indah.

• Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah dalam Undang - Undang RI No. 11 Tahun 2020, Tentang cipta kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang RI No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang RI No 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang - Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang yang mengangkut dan menguasai Jenis kayu ulin (kelompok kayu indah) dan Jenis kayu kapur (Kelompok Meranti) yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang berasal dari Kawasan Hutan yaitu Hutan Produksi berdasarkan  Surat Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah UPT KPHP Barito Hilir Unit VII dan Unit XIV Nomor : 522/918/UPT.4.1/DISHUT, tanggal 18 November 2025  dengan hasil yaitu :

Berdasarkan hasil overlay dengan Peta Kawasan Hutan SK. Nomor : SK.6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, diperoleh data Titik Koordinat yaitu :

• Titik koordinat -1.400480 S 115.149429 E berada dalam areal Penggunaan Lain (APL).

• Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, Negara mengalami kerugian secara materiil sebesar yaitu :

Kelompok Meranti :

• Pembayaran PSDH Rp. 277.688,-  (dua dua ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
• Pembayaran DR adalah Rp. 1.388.340 (satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh rupiah).

Kelompok Kayu Indah :

• Pembayaran PSDH Rp. 347.200,-  (tiga ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
• Pembayaran DR adalah Rp. 972.160,- ( sembilan ratus tujuh puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah).

Jumlah Total Rp. 2.707.688,- ( dua juta tujuh ratus tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah)

----------- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang - Undang RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah dalam Undang - Undang RI No. 11 Tahun 2020, Tentang cipta kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang RI No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang RI No 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang - Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang.------------------------------------------------------------------------------------